Ketua Dept. Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Jawa Barat
Persoalan klasik yang tidak pernah hilang dari proses pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di Indonesia adalah masalah dana. Mulai dari minimnya dana yang diberikan, telatnya proses pengucuran sampai proses Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang melibatkan oknum KPU dengan pengusaha terkait dengan tender, dll.
Masyarakat Jawa Barat mungkin masih ingat, ketika proses sosialisasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun lalu pun didera persoalan yang sama. Imbasnya adalah sosialisasi yang seakan dipaksakan dengan waktu minim mendekati hari pemilihan.
Seharusnya pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya, tidak mengulangi kesalahan sehingga menjadikan isu publik yang menggelinding dan meresahkan semua pihak. Bisa dibayangkan, di tingkat propinsi misalnya, program seperti West Java Visit year yang menargetkan adanya perkembangan signifikan di wilayah pariwisata bisa terhalang gara-gara kebijakan yang tidak menentu ini. Di bidang ekonomi pun demikian, kemarin sempat beredar isu seperti pelaksanaan pemilu yang diundur, membuat para pelaku ekonomi was-was menghadapi isu ini.
Political will yang lemah dan kacau balau, di satu sisi ingin memajukan perekonomian rakyat, membuat situasi yang kondusif bagi semua pihak, tapi di satu sisi tidak melaksanakan kebijakan yang mengarah pada tujuan tersebut. Ironi, sangat kontraduktif kita melihatnya.
Ada satu pertanyaan mendasar yang bisa kita lontarkan ? Seberapa besarkah signifikansi sosialisasi KPU terhadap proses pencerdasan masyarakat pada Pemilu 2009 kali ini ? Kalaulah content sosialisasi itu hanya sebatas waktu dan tahapan-tahapan proses Pemilu, saya pikir dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, masyarakat sudah bisa mengaksesnya. Tidak mencoba menggeneralisir memang. Tapi informasi seperti itu adalah hal yang standar, sudah dilakukan sejak dulu-dulu. KPU harus mencoba menawarkan content yang lebih berbobot dengan isi yang lebih terarah.
Lantas apa yang harus kita lakukan ?
Menarik apa yang menjadi dasar teman-teman Dewan Integritas Bangsa (DIB) ketika melakukan road show kampanye calon presiden Independen. Menjadikan masyarakat tidak hanya sekedar ikut election tapi juga melakukan selection. Ada perbedaan yang mencolok terkait dengan dua hal ini, election hanya menitikberatkan pada pokoknya terpilih sedangkan selection menekankan pada menjadi layak terpilih. Objek utamanya tentu masyarakat sebagai pemilih, tetapi dampaknya pun meluas kepada para Calon Anggota Legislatif (CAD) maupun Calon Presiden (Capres) yang akan maju. Apalagi ditunjang dengan dengan sistem yang berlaku sekarang yaitu sistem suara terbanyak.
Isu dari election ke selection sudah digaungkan, isu politisi busuk, pemilih yang cerdas, keterwakilan perempuan, pemimpin berkualitas, kebijakan pro rakyat, dll sudah tidak asing lagi di telinga kita. Semua itu tentu kita dukung demi perbaikan kondisi masyarakat kita ke depan. Para penggiat isu-isu tersebut harus bersatu padu dalam satu barisan, tidak mengedepankan arogansi karena isu mereka berbeda-beda. Di satu sisi diperlukan pihak yang bisa menyatukan mereka, tanpa tendensius ke partai politik manapun, tanpa ada tedeng aling-aling apapun serta siap untuk mengkampanyekannya secara nasional. Semua usulan perbaikan kita tampung, kita jadikan gerakan ini sebuah kekuatan yang solid untuk menggempur semua proses pembodohan, penipuan yang seringkali menciderai proses agenda perubahan ini. Pemuda, mahasiswa, rakyat, semua elemen organisasi bersatu padu membangun proses pemilu ini dengan gerakan yang solid. Inilah proses yang harus kita lakukan, tidak terjebak dengan hasil yang ingin kita capai masing-masing saja.
Wallahu’alam bishshawab.
