Permasalahan Kota Cirebon:
Kemiskinan akibat Minim Lapangan Kerja
Catatan Harian Ramlan Nugraha
Ketua Departemen Kebijakan Publik KAMMI Jawa Barat
Kamis, 25 Juni 2009
Seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Cirebon termasuk daerah yang padat penduduknya tapi masih mempunyai permasalahan sosial berupa kemiskinan. Entah itu adalah hal yang lumrah, ketika kita tinggal di Indonesia ada stigma bahwa setiap kelahiran penduduk maka tingkat kemiskinan pun meningkat. Walaupun memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 6,17 % per tahun, kota yang terletak di Pantura ini masih saja memiliki masalah khususnya dalam hal minimnya lapangan pekerjaan.
A. Sekilas Kota Cirebon
Menurut data Litbang Kompas pada Juni 2009, Kota Cirebon merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat di Jawa Barat. Berikut data sekilas tentang kondisi Kota Cirebon:
1. Jumlah penduduk sebanyak 290.000 jiwa (data Badan Pusat Statistik 2009).
2. Memiliki luas daerah 37 kilometer persegi.
3. Setiap 1 kilometer persegi dihuni 7.856 jiwa.
4. Terdapat 10.820 keluarga prasejahtera (data Mei 2009)
5. Satu dari tujuh keluarga di Kota Cirebon belum sejahtera.
6. Rendahnya tingkat kesejahteraan terbanyak di kecamatan Kejaksan, yaitu sekitar seperlima keluarga di daerah ini tergolong prasejahtera.
7. 29 % kepala keluarga di Kota Cirebon tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layaknya minimum sehari-hari.
8. Tingginya tingkat migasi pendatang, yaitu 1,4 % per tahun.
9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,87 (2007).
B. Solusi kebijakan Pemkot
1. Lembaga eksekutif dan legislatif belum memiliki solusi untuk membatasi pertumbuhan penduduk dari urbanisasi (Dahrir Syahrir/Ketua DPRD Kota Cirebon pada Juni 2009)
2. Pemkot. Cirebon bergiat melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) dengan berbagai penyuluhan, layanan pemasangan kontrasepsi lewat puskesmas dan bidan, dan mengaktifkan kader KB di tingkat RT/RW dengan target untuk mengurangi jumlah keluarga prasejahtera.
C. Penting untuk diperhatikan
1. Faktor penyebab tingginya kemiskinan adalah minimnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu pengembangan sektor ekonomi lokal mandiri harus menjadi prioritas kerja bagi Pemkot Cirebon. Hal ini didukung kenyataan bahwa kota Cirebon merupakan magnet ekonomi di wilayah Pantura.
2. Penataan penduduk dengan program Keluarga Berencana (KB) pada dasarnya tidak terbukti berhasil mengatasi permasalahan di Indonesia. Solusi yang dilakukan seharusnya lebih menekankan pada tujuan jangka panjang yang lebih strategis dan berkualitas.
3. Evaluasi kebijakan kependudukan karena belum bisa menahan laju urbanisasi yang semakin meningkat tiap tahunnya.