Ramlan berpendapat bahwa indikator perekonomian yang menjadi janji SBY adalah indikator dodol.
Mari kita diskusikan tentang indikator daya saing perekonomian yang selalu disebutkan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa komponen utama daya saing perekonomian modern yang menjadi referensi utama para pengambil kebijakan di negeri ini adalah versi World Competitiveness Yearbook. Empat komponen utamanya adalah kinerja ekonomi terukur, infrastruktur fisik, efisiensi pemerintah sebagai regulator dan inisiator kegiatan ekonomi serta efisiensi kalangan swasta sebagai pelaku utama kegiatan-kegiatan ekonomi. Indikator daya saing perekonomian tersebut pada dasarnya ditopang oleh fondasi fundamental yang bernama institusi kelembagaan. Dalam tataran lokal di daerah kita menyebutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Isu reformasi birokrasi menjadi sangat hangat digaungkan pasca 1998, tetapi bagaimana implementasi di lapangan? Apakah reformasi yang kita cita-citakan sudah terbukti diimplementasikan para penyelenggara pemerintah?
Teraan komposisi belanja langsung dan tidak langsung pada APBN maupun APBD di negeri ini selalu saja bertahan pada posisi yang sangat tidak seimbang. Alokasi belanja tidak langsung yang notabene merupakan belanja aparatur selalu saja mendapat porsi yang sangat besar dibandingkan dengan belanja publik. Belanja publik yang berada di bawah turunan belanja langsung pun masih harus berbagi dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Alhasil, belanja publik (modal) pun hanya sekian persen dari alokasi total yang disediakan.
Lalu muncul pertanyaan, dengan alokasi yang sangat besar untuk belanja aparatur, bagaimana kualitas mereka dalam menyelenggarakan pemerintahan ini? Apakah benar uang yang berasal dari rakyat untuk membiayai mereka ini seimbang dengan kinerja di lapangan. Atau apakah anggaran berbasis kinerja yang didengungkan oleh pemerintah hanya slogan omong kosong semata? Dan kenyataannya? ah dodol..
