Rabu (10/3) Badan Musyawarah Masyarakat Tatar Sunda (BAMMUS) mengadakan diskusi ekonomi yang bertema “Kesiapan dan Persiapan Jawa Barat dalam Menghadapi Perdagangan Bebas”. Acara tersebut dilaksanakan di Graha Kompas, Jl. RE. Martadinata Bandung. Bertindak sebagai pembicara yaitu Mayjen (Purn) Sudrajat (Mantan Duta Besar Cina), Agung S. Sutisno (Ketua Kadin Jabar) dan Prof. DR. Ina Primiana (FE Unpad). Diskusi juga dihadiri para tokoh Jawa Barat seperti Tjetje Kuswara, H.D. Sutisno, Acil Bimbo, dan para pelaku UKM. KAMMI menjadi satu-satunya perwakilan dari organisasi mahasiswa yang hadir dalam diskusi tersebut. Fokus diskusi adalah bagaimana reposisi dunia usaha di Jawa Barat dalam menghadapi Asean China Free Trade Area (AC-FTA).
Pada kesempatan pertama, Prof. DR. Ina menyampaikan tentang globalisasi dan otonomi daerah. Beliau berpendapat bahwa pemerintah Indonesia tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi agenda World Trade Organization (WTO). Akibat dari ketidaksiapan tersebut maka muncul kebijakan seperti privatisasi sektor publik. Pemerintah tidak berdaya menghadapi serbuan pasar bebas dan menghiraukan amanah Undang-undang. Orientasi mayoritas perusahaan di Indonesia berubah haluan. Pasar lokal tergerus, pedagang kecil meronta karena tidak kuat bersaing dengan para investor asing. Pemerintah pun hanya berfokus pada tataran makro ekonomi, lupa bahwa rakyatnya menjerit kesakitan.
Kebijakan otonomi belum secara maksimal dirasakan oleh daerah. Potensi daerah yang luar biasa di Jawa Barat tidak menjadikan provinsi ini sebagai tujuan investasi. Lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggaet pihak swasta menjadi salah satu penyebabnya. Berbeda dengan Cina. Pemerintah Cina mempunyai strategi yaitu mengintegrasikan potensi daerah dari hilir ke hulu. Strategi ini disebut integrasi hilir-hulu. Jawa Barat harus mulai memetakan potensi daerahnya. Selain itu perbaikan infrastruktur terutama di rantai pasokan dari hilir ke hulu harus menjadi prioritas pembangunan.
Pembicara selanjutnya adalah Mayjen (Purn) Sudrajat. Urang Sunda asli ini merupakan lulusan MIT yang terjun ke Departemen Pertahanan kemudian menjadi duta besar Indonesia untuk Cina. Dalam prolognya, Kang Ajat, begitu sapaannya, mempertanyakan peran para pemimpin Indonesia. “Kamarana ari pamingpin urang teh?”, ujarnya. Beliau sangat menyayangkan bahwa Free Trade Area (FTA) yang seharusnya bisa menyejahterakan masyarakat tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Malah masyarakat Indonesia menganggap bahwa perdagangan bebas layaknya jurig (hantu).
Sejak Januari 2010 ada 7306 pos tarif yang dikenakan zero tax (tarif nol). Barang-barang yang dikenai zero tax tidak dikenakan bea masuk, semua nol rupiah. Akibatnya produk luar negeri bisa hilir mudik di Negara kita. Sebaliknya, produk dalam negeri pun demikian. Dengan kondisi ini kinerja perdagangan luar negeri akan semakin meningkat. Kesempatan pasar yang bebas harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Meskipin memang, dalam beberapa item industri seperti besi dan baja, pemerintah harus mengkaji ulang tentang kesepakatan zero tax.
Sebagai mantan duta besar, beliau menyampaikan bahwa pangsa pasar di Cina sangatlah luas. Tawaran Cina untuk Indonesia terutama dalam sektor perdagangan sampai saat ini belum bisa terpenuhi. Walaupun tiap tahunnya market ekspor Indonesia ke Cina naik, tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan Cina. Disinilah seharusnya peran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.
Mengenai promosi cintailah produk dalam negeri beliau berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah efektif. Proteksi produk dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah malah menghambat daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Cina memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi karena tidak ada proteksi, semua terbuka. Promosi produk dalam negeri di media massa pada dasarnya hanya untuk kepentingan bisnis atau politik saja. Pemerintah pun sadar akan ini. Zaman sekarang, tujuan utama dari hubungan bilateral adalah uang. Inilah fakta yang tidak bisa dihindari.
Cina bisa menjadi macan Asia seperti sekarang karena beberapa hal. Pertama, selama kurun waktu 30 tahun ke belakang Cina membangun dua aspek, yaitu persatuan dan stabilitas politik. Semua warga Negara memperkuat komitmennya untuk bersatu. Bagi Cina, stabilitas adalah nomor wahid. Karena apabila negaranya tidak stabil, maka mereka yakin Negara seperti Amerika Serikat dan konconya akan memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan negaranya.
Kedua, filosofi dalam kehidupannya. Orang Cina mempunyai prinsip bahwa engkau hidup harus kaya. Dalam ucapan Gong Xi Fa Cai misalnya, Cai disini artinya semoga hartamu bertambah. Ungkapan Kekayaan itu mulia, miskin jangan diratapi menjadi hal yang tidak asing dalam diri mereka. Nama tempat atau jalan di Cina selalu identik dengan akhirat. Misalnya jalan Tien Lu atau jalan surga. Mereka ingin bagaimana agar keadaan di akhirat bisa dirasakan di dunia. Tidak hanya dengan menamai tempat atau jalan saja, tetapi dalam kehidupannya pun demikian. Sehingga dalam keyakinannya, kalau di dunia saja seperti di akhirat, bagaimana kelak di akhirat. Dalam pemerintahannya berlaku sanksi pemecatan bagi kepala daerah yang tidak produktif. Mereka yang tidak bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tiga tahun berturut-turut akan dipecat.
Mind set orang Indonesia adalah malas dan cepat puas. Hal ini harus diubah. Pertumbuhan itu identik dengan kapasitas dan produktivitas. Di Cina, dari 1,3 miliar penduduknya ada 70 juta anggota Partai Komunis yang didoktrin untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat. Mereka adalah tim yang 24 jam non stop memikirkan akan dan harus kemana Cina dibawa. Indonesia belum memiliki hal ini.
Pembicara terakhir dalam diskusi ini adalah Agung S. Sutrisno. Beliau adalah ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat. Menurutnya, dengan adanya perdagangan bebas banyak pelaku usaha di Jawa Barat yang terganggu. Usaha yang paling terkena imbas adalah tekstil, alas kaki dan buah-buahan.
Pemerintah seharusnya menyiapkan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan. Provinsi Jawa Barat mutlak harus memiliki pelabuhan. Menurut data, 60-70 % ekspor di Tanjung Priok adalah dari Jabar. Di tingkat nasional, 30 % industri nasional pun berasal dari Jabar. Ekonomi pembangunan yang dilaksanakan di Cina bisa menjadi contoh di Indonesia. Iklim usaha yang baik tentu akan menaikkan pertumbuhan investasi.
Dalam kesimpulannya, beliau menggarisbawahi bahwa pelaku usaha di Jawa Barat akan terus meningkatkan kualitas produknya, menggali potensi daerah dan melakukan pembinaan di sentra-sentra industri.
Setelah pemaparan dari pembicara lalu diadakan sesi tanya jawab. Hanya sayang, dalam diskusi tersebut pihak pemerintah tidak diundang menjadi pembicara. Padahal dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Barat, tahun 2010 ini target pemberdayaan KUMKM sudah harus selesai. Kesimpulan akhir pun tidak menghasilkan rekomendasi terkait dengan reposisi dunia usaha yang cukup signifikan[]
Ramlan Nugraha
Ketua Departemen Kebijakan Publik
KAMMI Wilayah Jawa Barat
